Pencapaian Bersama, Mimika Terima Trophy Penghargaan Universal Health Coverage
SERAHKAN – Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyerahkan trophy piala penghargaan UHC kepada Petrus Yumte, Pj. Sekda Mimika di Jakarta, Selasa (14/3). (FOTO: TP/Istimewa)
TP, MIMIKA
Bersama 334 kabupaten/kota lain se-Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah yang diwakili oleh Pj. Sekda Mimika, Petrus Yumte, menerima trophy piala penghargaan sebagai kabupaten yang mencapai 95% Universal Health Coverage (UHC).
Penghargaan UHC diserahkan langsung Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Muhadjir Efendi-Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavin, Menteri Kesehatan Budi GUnadi Sadikin,dan Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan.
Untuk Mimika, penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah, hanya 6 yang mendapat penghargaan UHC, yaitu Kabupaten Mimika, Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya.
Sedangkan dua kabupaten lainnya, Intan Jaya dan Puncak belum mencapai target UHC.
K.H. Ma’ruf Amin, Wapres RI dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras serta konsistensi pemerintah daerah mendukung program JKN-KIS yang merupakan salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014 lalu, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. JKN terbukti membawa banyak dampak positif, yakni terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya sebagaimana rilis yang diterima timikapost.com dari Kemenkominfo, Selasa (14/3/2023).
Secara nasional, kata Wapres RI, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, dan 60,39 persen peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Tercatat 96,8 juta jiwa rakyt Indonesia sudah menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi sejak 2020 lalu. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan terbesar, bahkan hampir seluruh penduduk Indonesia mendapat perlindungan kesehatan yang memadai,” ujarnya bangga.
Diakhir sambutannya, Wapres Ma’aruf Amin mengajak masyarakat untuk terus mendukung program JKN hingga target UHC RPJMN 2020-2024 tercapai 98% dari total populasi penduduk Indonesia.
Sementara Ali Ghufron Mukti,Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pada awal kegiatan itu megungkapkan, penyerahan penghargaan UHC merupakan wujud apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Adapun tema yang diusung dari kegiatan ini,” Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia”.
Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penyelenggaraan program BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak hanya mendukung pencapaian Visi Misi Presiden RI Tahun 2020-2024,tapi juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).
“Kami berharap, Pemerintah Daerah yang telah mencapai predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat di wilayah Bapak/Ibu serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN, sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Diharapnya pula, atas capaian predikat UHC tersebut dapat mendorong Pemerintah Daerah lainnya untuk semakin meningkatkan jumlah kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui JKN di wilayah masing-masing, sebagaimanan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.
Dijelaskannya, hingga Maret 2023, cakupan kepesertaan program JKN-KIS yang terdata sudah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk Indonesia lebih 200 juta jiwa.
Capaian program JKN-KIS di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, dengan skema tunggal dan terintegrasi.
Disamping itu, Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat, dimana dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun dengan kepesertaan sudah lebih dari 252 juta jiwa yang tersebar di 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota telah mewujudkan UHC.
Terkait pencapaian UHC, kini BPJS Kesehatan pun tengah mengembangkan strategi Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT, serta didukung para gubernur dan bupati/walikota untuk mewujudkan UHC Desa Sehat Sejahtera.
Sementara itu, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, mengatakan komitmen mewujudkan UHC di Indonesia ini selaras dengan Pasal 28h UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh, sebagai manusia yang bermartabat.
“Jadi negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya,” jelas Muhadjir. (voi)