Tolak Hasil Konferprov PWI Papua Tengah, 11 Anggota PWI Mimika Walk Out
NABIRE, TimeX
Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Tengah yang digelar di Hotel Mahavira 2 Nabire pada Jumat (19/4/2024), diwarnai aksi walk out 11 anggota PWI Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Bukan tanpa alasan perwakilan PWI Mimika meninggalkan ruang Konferprov lantaran menilai proses pemilihan perdana Ketua PWI Papua Tengah disinyalir syarat kepentingan dan mengabaikan beberapa ketentuan organisatoris.
Bahkan proses pemilihan secara aklamasi Ketua PWI Papua Tengah yang terkesan dipaksakan pun hasilnya ditolak oleh anggota PWI Mimika.
Mirisnya, tahapan proses sejak awal penjaringan bakal calon Ketua PWI Papua Tengah terkesan tertutup, hingga dikeluarkannya rekomendasi memenuhi syarat atau tidak bagi para calon Ketua PWI Papua Tengah pun hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan Konferprof digelar pada Jumat siang kemarin.
Tahapan proses dalam bursa pemilihan perdana Ketua PWI Papua Tengah, termasuk terbitnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) anggota PWI yang mengikuti Konferprov berakhir dalam suasana tegang dan penuh tanya.
Apalagi, adanya oknum ASN diakomodir mengikuti Konferprov, oleh Panpel bahkan pengurus PWI Pusat yang hadir terkesan masa bodoh dan tidak berani mengambil sikap tegas.
“Saya sangat sayangkan karena momentum demokrasi pemilihan Ketua PWI Provinsi Papua Tengah tidak menunjukkan profesionalitas dalam kerangka kaderisasi di tubuh PWI tingkat daerah,” ungkap salah satu perwakilan anggota PWI Mimika, Papua Tengah yang enggan namanya dipublish.
Tidak hanya itu, utusan PWI Pusat yang hadir saat Konferprov pun disinyalir memaksakan proses pemilihan ketua secara aklamasi.
“Kami delegasi anggota PWI Mimika menilai proses pemilihan ini tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh PWI,” tambahnya.
Lebih jauh dikatakan, tidak adanya transparansi dan partisipasi adil dalam proses pemilihan, dimana setiap anggota yang dipilih atau memilih harus dihargai hak suaranya, bukan memaksakan mekanisme aklamasi secara mendadak.
Yang lebih disayangkan, utusan PWI Pusat malah membela proses yang dilaksanakan dengan mengklaim bahwa semuanya telah berjalan sesuai aturan yang ada.
Bahkan dengan arogannya oknum utusan PWI Pusat secara lantang mengatakan sekalipun DPT Mimika walk out, namun aklamasi tetap sah padahal tidak memenuhi quorum.
Kenyataan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas proses dan mekanisme pemilihan sekaligus memicu potensi perpecahan di tubuh PWI Papua Tengah.
“Kami harap PWI Pusat segera melakukan investigasi atas proses pemilihan yang kontroversial ini, dan jika terbukti tidak procedural secara organisasi, maka proses pemilihan ketua secara aklamasi dibatalkan. Kami mau pilih Ketua PWI Papua Tengah dengan domisili di wilayah Papua Tengah, tidak dari wilayah Papua,” tandasnya.
Situasi ini tentu jadi sorotan khusus mengingat proses pemilihan ketua PWI di provinsi lain di Indonesia berlangsung tanpa insiden serupa.
“Yang terjadi di Papua Tengah ini mengkhawatirkan terkait pelaksanaan demokrasi organisasi di tingkat provinsi. Apalagi sebelum Konferprov diwarnai aksi protes oknum wartawan yang salah kaprah, yaitu mencekal untuk tidak dilaksanakannya Konferprov lantaran wartawan tersebut dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan PWI Papua Tengah,” demikian keluh delegasi PWI Mimika. (tim)