Maximus Tipagau: Jangan Biarkan Konflik Kwamki Narama Berlarut

MIMIKA, PE — Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda asli Papua, Maximus Tipagau, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bertekad tegas dan serius dalam menyelesaikan konflik yang terus memanas di Distrik Kwamki Narama.

Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2025 tersebut telah menimbulkan korban jiwa, mengganggu keamanan warga, serta mengancam stabilitas pemerintahan daerah.

Menurut Maximus, konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan itu tidak lagi sekadar persoalan antarwarga, namun telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, keamanan, dan kewibawaan negara.

“Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Maximus, Senin (5/1/2026).

Ia mengingatkan bahwa Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, sebelumnya telah memediasi dua kelompok yang bertikai pada Desember 2025 bersama Forkopimda Mimika dan Kabupaten Puncak. Namun, hingga kini upaya tersebut belum menghasilkan perdamaian permanen.

Menyusul kembali jatuhnya korban pada jiwa Minggu (4/1/2026) dan meninggalnya seorang perempuan paruh baya pada Senin (5/1/2026), Maximus mendesak Polres Mimika bertindak tegas, termasuk menangkap aktor utama di balik konflik.

“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kepala perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.

Ia mencatat konflik tersebut telah menelan sekitar 10 jiwa, termasuk korban luka dari unsur kepolisian.

Selain aspek keamanan, Maximus juga menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemkab Mimika melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan status warga.

“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah,” ujarnya.

Meski menegakkan penegakan hukum, Maximus menegaskan pendekatan keamanan saja tidak cukup.

Ia meminta kedua kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif tanpa mengabaikan hukum adat.

“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibandingkan sekedar penjagaan aparat,” ujarnya.

Maximus juga mengingatkan bahwa pembiaran konflik berlarut-larut akan merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan di Papua Tengah.

“Stabilitas pembangunan tidak akan terwujud selama konflik horizontal seperti ini tidak terselesaikan hingga ke akar masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekitar satu dekade lalu, wilayah Kwamki Narama yang berjarak hanya beberapa menit dari Bandara Mozes Kilangin Timika merupakan kawasan yang aman dan kondusif.

“Ini menunjukkan pentingnya pemerintah di tengah masyarakat, agar konflik sekecil apa pun bisa segera diatasi sebelum meluas,” ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Maximus juga mengusulkan agar tradisi konflik yang masih membayangi masyarakat setempat dialihkan menjadi festival budaya sebagai kearifan lokal yang edukatif, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.

“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” tutupnya. (lihat)