Menuju Musdat Lembaga Masyarakat Hukum Adat Mimika Wee

MIMIKA, PE – Bupati dan Wakil Bupati, Johannes Rettob-Emanuel Kemong menyampaikan gagasan besar akan pembentukan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Mimika Wee, sebuah wadah tunggal yang bukan lagi ormas, tetapi lembaga adat resmi yang memayungi seluruh orang Kamoro, kini Mimika Wee.

Gregorius Okoare mengangguk ketika gagasan itu disampaikan oleh pimpinan daerah.

Di balik sikapnya yang tegas, ia menyimpan harapan besar:

“Lembaga hukum adat harus fokus pada hak-hak adat Kamoro. Baik di wilayah timur, barat, maupun tengah Mimika. Itu yang akan kita satukan.”

Baginya, langkah ini bukan hanya soal organisasi. Ini soal masa depan.

Ketika itu, di sore hari yang hangat di Baliem Café Hotel Horison Ultima, aroma kopi dan suara percakapan perlahan tenggelam oleh kedatangan puluhan tokoh adat Kamoro.

Mereka datang dengan membawa harapan yang hampir sama: keinginan untuk bersatu dalam satu rumah besar, setelah bertahun-tahun berjalan dalam beberapa kubu.

Di antara mereka, Ketua Lemasko, Gerry Okoare, duduk tenang.

Wajahnya yang ramah sesekali mengulas senyum ketika menyalami para tokoh yang baru tiba.

Tetapi di balik senyum itu, ada beban panjang perjalanan organisasi adat Kamoro yang sudah lama berjalan terpisah, Lemasko Timika Papua, Lemasko, dan Lemasko 96.

Nama berbeda, arah sama. Tujuan yang tidak pernah berubah: menjaga tanah, tradisi, dan martabat orang Kamoro.

Hari itu, sesuatu terasa berbeda,  karena yang datang bukan hanya tokoh-tokoh adat.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, hadir sebagai anak Kamoro.

Di sebelahnya, Wakil Bupati Emanuel Kemong, anak Amungme yang sudah lama berjalan bersama orang Kamoro dalam banyak urusan adat.

Keduanya datang tidak sebagai pejabat, tetapi sebagai keluarga besar Mimika Wee.

“Ini pertemuan yang kami tidak duga,” kata Gerry lirih selepas acara berakhir.

Ia mengaku tersentuh ketika masyarakat Kamoro yang berada di sekitar kafe tiba-tiba ikut bergabung.

Tidak ada protokoler, tidak ada jarak. Tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah duduk di meja yang sama, merasakan kegelisahan dan impian yang sama.

“Yang kami apresiasi itu, semua diterima dengan baik. Tidak ada lagi sekat,” ujarnya.

Sekat itulah yang membayangi Kamoro selama bertahun-tahun. Perbedaan organisasi sering kali lahir bukan karena selisih nilai, tetapi karena ego, luka lama, dan belum duduk bersama.

Namun sore itu, di ruang sederhana itu, pintu persatuan tiba-tiba terbuka dan menyatu menuju impian, yaitu Musyawarah Adat (Musdat) LMHA Mimika Wee, yang dalam waktu dekat segera digelar di Graha Eme Neme Yauware.

Di sudut lain meja, Marianus Maknaipeku, Wakil Ketua Lemasko, menceritakan persoalan yang membuat penyatuan ini terasa mendesak: tanah adat Kamoro yang hilang satu per satu.

Nawaripi. Wania. Kuala Kencana. Iwaka. Miyoko. Kiyura.

Nama-nama kampung itu menyimpan cerita seragam, tanah adat yang diambil, dipakai, atau bergeser tanpa penyelesaian yang jelas.

“Banyak tanah kita yang hilang,” kata Marianus pelan. “Kalau tidak ada lembaga adat yang kuat, kita hanya bisa marah, tapi tidak bisa bertindak.”

Baginya, LMHA Mimika Wee bukan hanya wadah, tetapi alat untuk menyembuhkan luka-luka lama dan memastikan hak generasi Kamoro tetap utuh.

Musdat: Tempat Semua Bersatu

Pertemuan itu tidak menghasilkan struktur organisasi, tidak menetapkan siapa ketua, tidak membagikan jabatan apa pun. Justru itulah sisi paling jujurnya.

Gerry menegaskan, “Belum boleh ada tim formatur. Semuanya harus diputuskan bersama dalam Musdat nanti”.

Musdat akan menjadi panggung di mana semua pikiran dipertemukan, nama lembaga dimatangkan, dan jalan baru dibuka.

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kamoro bersiap kembali duduk sebagai satu keluarga.

Harapan yang Pelan-Pelan Kembali Tumbuh

Ketika pertemuan ditutup, tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada simbol-simbol besar. Namun wajah-wajah yang pulang dari kafe itu penuh cahaya berbeda: ada harapan yang tumbuh, pelan tapi nyata.

Di antara mereka, Gerry berjalan sambil tersenyum kecil.

“Ini baru awal. Tapi awal yang baik,” katanya.

Bagi orang Kamoro, tanah bukan sekadar tanah. Ia adalah ibu, identitas, dan masa depan. Dan pada sore itu, dengan duduk bersama, mereka memulai perjalanan panjang untuk kembali menjaga ibu yang sama. (*/yan)